KENDARI, SABHANGKA.COM – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan H. Sulkarnain Kadir, SE., ME, mantan Walikota Kendari periode 2017-2022, dan Syarif Maulana, S.Sos.I, Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) secara resmi menerima petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara ini, setelah sebelumnya kedua terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kendari. Rabu (23/10/2024).
Putusan Mahkamah Agung: Tindak Pidana Korupsi Terbukti
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5500k/Pid/Sus/2024 yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2024, H. Sulkarnain Kadir dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perizinan PT. MUI. MA menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta kepada mantan orang nomor satu di Kendari tersebut. Jika denda tidak dibayarkan, Sulkarnain akan menjalani hukuman tambahan berupa kurungan selama 1 bulan.
Sementara itu, Syarif Maulana, yang terlibat dalam kasus yang sama, juga dijatuhi hukuman serupa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5496k/Pid.Sus/2024, Syarif dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dengan denda Rp50 juta, dengan ketentuan yang sama terkait pengganti kurungan jika denda tidak dibayarkan.
Jaksa Penuntut Umum Siap Lakukan Eksekusi
Dengan diterimanya putusan ini, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sultra segera melakukan langkah eksekusi terhadap kedua terdakwa. Proses hukum ini menandai akhir dari drama panjang yang sempat menimbulkan perhatian publik di Kendari, mengingat posisi strategis Sulkarnain sebagai mantan walikota serta peran Syarif Maulana dalam pembangunan kota.
Keterangan Resmi dari Kejati Sultra
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dody, SH, menyatakan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk melaksanakan eksekusi.
“Kami telah menerima petikan putusan dari Mahkamah Agung dan akan segera melaksanakan eksekusi terhadap para terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dody dalam keterangannya.
Kasus ini menjadi sorotan publik sejak awal karena melibatkan nama-nama besar di Kota Kendari dan menyangkut proyek besar yang berkaitan dengan perizinan PT. MUI. Kini, setelah melalui proses hukum yang panjang, kedua terdakwa harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan tertinggi di negeri ini.
Tuntasnya Kasus, Harapan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Putusan ini diharapkan dapat memberikan pesan tegas kepada publik mengenai pentingnya integritas dalam jabatan publik, serta menjadi contoh nyata bahwa keadilan tetap ditegakkan meski menyangkut tokoh-tokoh penting di daerah. (Rls)
Penulis : Tim Redaksi
