SABHANGKA.COM, MUNA – Pemerintah Kabupaten Muna resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2025 sebagai pijakan awal menata arah pembangunan ke depan, Rabu (9/4/2025).
Musrenbang tahun ini yang mengangkat tema “Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan SDM untuk Menunjang Produktivitas Swasembada Pangan dan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi SDA yang Berkelanjutan,” terselenggara di Aula Galampano Raha, agenda strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Bachrun dan dihadiri berbagai elemen penting daerah, mulai dari kepala OPD, anggota DPRD, forum pemuda, hingga masyarakat.
Bupati Muna, Bachrun, menekankan bahwa arah kebijakan RKPD 2025 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan yang paling utama, penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.
“Selama ini kita terlalu lama menutup mata terhadap potensi pertanian yang luar biasa. Padahal, inilah kekuatan sejati Kabupaten Muna. Jika kita kelola serius, pertanian bisa jadi solusi konkret mengurangi kemiskinan,” tegas Bachrun.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang pembangunan dan berani melakukan efisiensi anggaran demi hasil yang lebih tepat sasaran.
Dengan Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Muna menunjukkan keseriusannya membangun dari potensi lokal, menjemput kemandirian daerah di tengah tekanan fiskal.
Kepala Bappeda Muna, Ahmad Yani Biku, menyampaikan, tema ini selaras dengan visi-misi Bachrun-Asrafil yang ingin membangun Muna secara inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya Musrenbang dalam merumuskan arah APBD tahun 2026.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini ruang strategis untuk memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, dan sinkron dengan aspirasi dari bawah hingga pusat,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Sultra, Umul Salihin. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pemprov Sultra dalam Musrenbang Muna adalah untuk memastikan keselarasan antara program kabupaten dan provinsi.
“Ada titik temu antara program prioritas provinsi dan kabupaten, misalnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga konektivitas infrastruktur,” katanya.
Penulis : Ridaka
Editor : Redaksi
